SURABAYA(Realita)-Pembangunan rumah susun (Rusun) yang dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Surabaya menjadi masalah. DPRD Kota Surabaya meminta supaya pembangunan dievaluasi menjadi lebih baik.
Permintaan evaluasi karena masyarakat masih banyak yang menganatre untuk mendapatkan tempat tinggal bersusun tersebut. Hal ini terjadi lantaran tidak ada kejelasan Pemkot untuk melakukan pendataan
Baca Juga: Pansus LKPJ Gelar Rapat Serius dengan BPKAD, Ini yang Ingin Dicapai
“Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot mengevaluasi pembangunan rumah susun (rusun) karena banyaknya warga yang antre tinggal di rusun,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati.
Baca Juga: AH Thony Apresiasi Pemkot Surabaya yang Perkuat Toleransi antar Umat Agama
Ia meminta Pemkot untuk memikirkan nasib sekitar 9.000 warga yang antre untuk menempati rusun tersebut. “Dengan antrean tersebut dan melihat biaya pembangunan rusun yang masih tinggi atau senilai Rp8,5 juta/m2, tentunya harus dikaji lagi,” paparnya.
Baca Juga: PKL Surabaya Minta Dispensasi Jualan hingga Lebaran, Komisi B DPRD Beri Dukungan
Lebih lanjut Aning menuturkan, untuk 100 unit dalam 1 tower dibangun dengan biaya Rp 23 miliar atau Rp 210 juta per unit. Selama ini hanya 5 lantai dengan biaya perawatan Rp 5 miliar per tahun se-Kota Surabaya (103 tower). “Komisi C mendorong Pemkot Surabaya untuk punya roadmap pengentasan warga yang antrean untuk tinggal di rusun,” paparnya.arif
Editor : Redaksi
