MALANG (Realita)- Sidang agenda tuntutan perkara dugaan asusila di Sekolah SPI ditunda lantaran Jaksa masih belum siap dengan tuntutan. Hal itu dinyatakan oleh Kasi Intel Kejari Batu Edi Sutomo, sewaktu hadir di Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (20/7/2022).
"Jadi, sampai dengan tengah malam tadi, kami telah melakukan cek dan ricek surat tuntutan kami. Dan masih ada keperluan tambahan untuk memasukkan alasan yuridis supaya lebih meyakinkan majelis hakim, sehingga kita putuskan pembacaan tuntutan ditunda," ujar Edi Sutomo kepada Wartawan.
Baca Juga: Ngaku Khilaf, Oknum PNS Cabuli Bocah 4 Tahun
JPU Kejari Batu dan kuasa hukum terdakwa (JE) sebelumnya telah masuk di ruang sidang Cakra PN Malang pada pukul 10.00 WIB. Karena penundaan tersebut, para pihak akhirnya keluar dari ruang sidang pada pukul 10.15 WIB.
Ketua tim penasihat hukum terdakwa JE, Hotma Sitompul mengatakan, pihaknya bersyukur terhadap penundaan sidang tuntutan tersebut.
"Saya bersyukur dan berterima kasih terkait penundaan ini. Hal ini membuktikan, bahwa jaksa (JPU) yang hadir dalam persidangan sungguh-sungguh memperhatikan semua yang terungkap di persidangan. Dan hal itu wajar, bila jaksa memohon waktu menunda untuk mempelajari lebih baik supaya keadilan bisa dicapai,"katanya.
Hotma juga meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dan majelis hakim, untuk tidak terpengaruh dengan opini-opini publik
Baca Juga: Belum Menikah, Pria 55 Tahun Cabuli 4 Siswi SD
Apalagi setiap jalannya persidangan, selalu diwarnai dengan aksi demo yang digelar di depan PN Malang.
"Mari kita kawal, mari kita awasi dan jangan mempengaruhi persidangan. Walaupun saya percaya, persidangan tidak terpengaruh oleh itu," bebernya
Dikesempatan yang sama, salah satu penasihat hukum JE, Jeffry Simatupang juga mempertanyakan, mengapa saksi korban bisa menjadi narasumber diberbagai podcast.
Baca Juga: Terapkan Experiental Learning, Anak Garuda SMA SPI Kota Batu Bangkit
"Ini sidang tertutup, dan sidang tertutup adalah menghargai privasi dari pelapor atau terdakwa. Tetapi mengapa, justru pelapor bisa safari ke berbagai podcast,"katanya.
"Sekali lagi jangan mempengaruhi penegak hukum, hukum harus berjalan di relnya. Oleh karena itu, kami peringati jangan menebarkan fitnah yang lain, stop di podcast karena sidang tertutup untuk umum,"tandasnya.ys
Editor : Redaksi
