MUARA ENIM (Realita) - Organisasi Kemasyarakatan PD GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) kabupaten Muara Enim berang melihat maraknya pemberitaan menyoal dukungan terhadap pemilihan wakil Bupati sisa masa jabatan tahun 2018-2023, Minggu (28/08/22).
Hal itu diungkapkan oleh ketua PD GNPK RI kabupaten Muara Enim Febriansyah. Pasalnya beredar luas di beberapa media online yang terbit, memberitakan dukungan terhadap DPRD kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan pemilihan wakil bupati, terpampang foto seolah suasana rapat beberapa orang, salah satunya diduga mengunakan baju kebesaran GNPK-RI.
Baca Juga: Pilkada Jakarta Bertabur Bintang, Siapa Kandidat Terkuat?
"Dari foto itu seakan menggiring opini publik bahwa GNPK RI ikut dalam barisan pendukung pelaksanaan pemilihan wakil bupati. Padahal pada saat hari dan tanggal pemberitaan itu terbit, kami tidak ada agenda rapat apapun, ataupun menerima undang resmi untuk rapat dari siapapun," ungkap Febri.
"Di hari yang sama ataupun 2 hari sebelum pemberitaan itu terbit kami tidak ada agenda kegiatan rapat ataupun undangan rapat," ucapnya lagi.
Lebih lanjut menurutnya, dirinya sangat menyayangkan dengan adanya hal ini.
Baca Juga: Golkar Sebut Hasil Survei Wali Kota Madiun Maidi, Bagus
"Di sini kami tegaskan PD GNPK-RI Kabupaten Muara Enim, saat ini dalam mengamati dinamika pro kontra di masyarakat menyoal pilwabub, kami tidak berpihak kepada kelompok manapun," tegas Febri.
"Buntut dari foto itu, kata Febri, Wakil Ketua Umum GNPK-RI Pusat di Jakarta menghubungi dirinya.
"Beliau juga geram melihat foto itu, saya dicecar dengan banyak pertanyaan,"tutupnya.
Baca Juga: Maidi Klaim Didukung Banyak Parpol Maju Pilkada 2024
PD GNPK-RI kabupaten Muara enim sudah membentuk tim di internal organisasi untuk melakukan penyelidikan terhadap foto itu. Apabila nanti di kemudian hari ternyata benar dalam foto itu adalah salah satu anggota GNPK RI, akan diproses secara ADRT organisasi.
"Namun apabila ditemukan itu bukanlah anggota terdaftar GNPK RI, kami akan membuat laporan serta memproses secara hukum yang berlaku. Perkembangan persoalan ini terus di koordinasikan dengan pimpinan wilayah dan pimpinan pusat,"pungkasnya. Per
Editor : Redaksi
