PONOROGO (Realita)- Rencana penutupan 8 Sekolah Dasar Negeri (SDN) tahun ini di Kabupaten Ponorogo, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat bergerak cepat.
Dengan memanggil Dinas Pendidikan (Dindik), Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta 8 Kepala Sekolah (Kepsek) SD yang akan ditutup tahun ini, Komisi D DPRD Ponorogo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengurai pemicu regroping SD negeri ini, Senin (27/03/2023).
Baca Juga: Cermati LKPJ Bupati Tahun 2023, DPRD Ponorogo Bentuk Pansus
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Pamuji mengatakan, saat ini ada 72 SD negeri yang memiliki murid di bawah 40 siswa, dimana 8 diantaranya akan di tutup dan siswanya diregroping ke SD terdekat lainnya. Mereka yakni, SDN 2 Kertosari, SDN 2 Banyudono, SDN 3 Bangunrejo, SDN 1 Ngumpul, SDN 2 Pelem, SDN 3 Bedoho, SDN 5 Baosan Lor, dan SDN 6 Mrayan.
" Termasuk ini ada SD yang kelasnya kosong, misalnya kelas VI nya kosong, kelas V cuman 4 orang dan seterusnya. Sebetulnya kami sudah mengingatkan sejak 2 tahun yang lalu, untuk Kepala Sekolah dan Dindik untuk dipacu lagi sebelum mengadakan regroping," ujarnya usai menggelar RDP.
Politisi partai Nasdem ini mengaku, saat ini banyak Kepala Desa (Kades) yang tidak mau bila SD negeri di wilayahnya di tutup, dan siswa dipindahkan ke luar desa yang jaraknya lumayan jauh.
" Ini banyak aduan ke kami dari sekolah yang akan diregroping ini tidak mau bila SD nya ditutup. Karena anak-anak ini akan dipindahkan ke sekolah yang ada di luar desa. Barang kali ini bisa menjadi perhatian Dindik untuk regroping, siswa jangan sampai keluar wilayahnya," desaknya.
Baca Juga: Jelang Limitasi LHKPN, 27 Anggota DPRD Ponorogo Belum Laporkan Kekayaan
Pamuji menyebut, dari pembahasan bersama dalam RDP, diketahui pemicu regroping sekolah negeri, lantaran guru kurang berinovasi sehingga lembaga pendidikannya tidak lagi menjadi menarik bagi masyarakat. Pun dengan keberadaan tenaga pendidik yang bukan dari desa setempat, membuat penjaringan calon siswa kurang maksimal.
" Saat ini orang tua murid itu sudah pintar-pintar, mereka akan mencari sekolah-sekolah yang berprestasi. Untuk itu kami mendukung langkah dinas untuk regroping ini," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri mengaku senang mendapat masukkan dari Komisi D DPRD Ponorogo. Hal ini menjadi pelecut bagi seluruh guru dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan sekolah. Pihaknya mengaku terpaksa melakukan regroping sekolah lantaran jumlah siswa yang ada tidak sebanding dengan tenaga pendidik.
Baca Juga: H+1 Coblosan Pileg, Ini Prediksi Peta Legislator DPRD Ponorogo
" Itu positif, supaya guru dan masyarakat lebih peduli terhadap dunia pendidikan. Tetapi regroping ini sudah lama dibicarakan, dan kami mempercayakan kepada Kepsek bagaimana berinovasi agar sekolah ini bangkit lagi, namun kenyataannya sama saja. Apalagi murid yang ada di 72 sd negeri ini sulit untuk melakukan pengembangan sekolah," akunya.
Nurhadi menambahkan, kendati tetap akan melakukan regroping di 8 SD negeri tahun ini, namun pihaknya telah menggagas agar guru nantinya diambil dari mereka yang berdomisili dekat dengan sekolah. Sehingga bisa maksimal dalam menjaring calon siswa.
" Sudah kita bahas, dan kita lakukan bertahap bersama BKPSDM," pungkasnya.adv/znl
Editor : Redaksi
