MAKASSAR (Realita)- Tuntutan di atas merupakan salah satu dari dua belas resolusi Demo mendukung Palestina yang kemarin di adakan di depan Monumen Mandala, Makassar, Jumat (14 April 2023).
Demo itu diikuti oleh kurang lebih 500 orang dari berbagai elemen mahasiswa dari UIN Alauddin, Unhas dan lainnya, organisasi keagamaan dan ormas sipil di Makassar. “Referndum perlu diadakan untuk seluruh rakyat Palestina. Apakah mereka memilih two state solution atau memilih merdeka. Selama ini PBB yang kebijakannya seringkali adalah perpanjangan kebijakan Amerika tidak pernah berinisiatif mengadakan referendum. Mereka mendukung two state solution yang melawan hati nuraini setiap orang yang tanahnya dijarah oleh orang lain. Biarkan yang memiliki tanah yang menentukan siapa yang berhak tinggal di atas tanahnya sendiri!” ujar Khusnul Yaqin, dosen Unhas yang sekaligus koordinator acara Demo.
Baca Juga: Lolos Putaran ke-3 Kualifikasi Piala Dunia, Timnas Palestina Bikin Sejarah
Kebijakan two state solutions bagi Khusnul adalah bentuk campur tangan organisasi internasional yang melawan prinsip-prinsip demokrasi dan hati nuraini. “Organisasi internasional selalu mengagendakan dialog dialog antar dua entitas yang berlawanan dan mengenyampingkan suara rakyat secara umum yang terjajah. Dialog dengan Israel, sampai sejauh ini, juga sia-sia dan itu akan selamanya.”
Demo juga menuntut pemerintah tidak melakukan normalisasi hubungan dengan israel dan memboikot hubungan di segala bidang. “Ini sesuai dengan pembukaan UUD kita yang dengan tegas menolak dan tidak mentolerir segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Khusnul.
Penjajahan Israel ke Palestina dimulai ketika Inggris mendapatkan mandat untuk mendirikan “rumah nasional” di wilayah Palestina bagi orang-orang Yahudi dari Eropa yang banyak mengalami persekusi. Semenjak mandat itu dijalankan, kaum Yahudi dari seluruh dunia berbondong-bondong datang menetap di tanah Palestina.
“Sebenarnya sangat aneh. Mereka dipersekusi di Eropa, yaitu di Jerman dengan peristiwa yang mereka sebut holocaust, namun mendapatkan mandat tanah di luar Eropa. Tanah tersebut sudah ditempati suatu bangsa yang kini bangsa tersebut menjadi terusir dan terjajah,” kata Khusnul lebih lanjut.
Baca Juga: Galon Air Jadi Simbol Baru Demo Pro Palestina di Kampus-kampus AS
Pada tahun 1947, PBB memutuskan wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara berbeda. Yaitu negara bagi Bangsa Yahudi dan Negara bagi Arab Palestina. Yerusalem sendiri ditetapkan sebagai kota Internasional. Pengaturan PBB ini diterima dengan baik oleh Israel. Tapi mentah-mentah ditolak oleh bangsa Arab dan Palestina
Pada tanggal 14 Mei 1948, para pemuka Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Hal ini tentu saja mendapatkan penentangan lebih keras lagi oleh warga Palestina dan negara negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi dan Yordania. Terjadilah perang yang berakhir dengan kemenangan Israel yang didukung oleh sekutu-sekutunya. Israel akhirnya mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Mereka kemudian menandai semua wilayah Palestina yang direbut saat itu sebagai wilayah Israel.
Pada saat perang tersebut, 80 persen atau 700 ribu warga Palestina diusir, dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya sendiri dan wilayah-wilayah itu diduduki oleh Israel sampai sekarang. Banyak warga Palestina yang mencoba pulang ke tanah airnya dibunuh oleh pasukan Israel.
Baca Juga: Pendukung Palestina Diserang, Mahasiswa Kampus Ternama AS Tawuran
Tidak hanya pemukiman illegal, Bahkan PBB pada tahun 2016 membuat daftar 112 perusahaan perusahaan multinasional milik Israel dan pendukungnya yang didirikan diatas tanah tanah yang dijajah Israel tersebut. Diantara perusahaan tersebut adalah AirBnB, Tripadvisor, Motorola dan General Mills.
Menurut Fajar, salah satu peserta demo, saat ini banyak buzzer buzzer Israel yang bergerilya di medsos mengaburkan masalah yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu penjajahan Israel atas Palestina. “Isunya sengaja oleh para buzzer dibuat seakan sangat kompleks guna memecah belah pandangan orang tentang Israel. Atas nama kemanusiaan, kita seharusnya menolak semua bentuk kezaliman di muka bumi,” ujarnya.
Beberapa butir resolusi lainnya adalah dukungan terhadapa gerakan intifada, boikot semua produk produk Israel dan menuntuk pemerintah mengadakan konferensi Internasional Yaumul Quds atau hari Perjuangan Kemerdekaan Palestina sebagai agenda Tahunan.lis
Editor : Redaksi
