JAKARTA- Mantan pejabat pada Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Uang miliar tersebut diperoleh Alun dari sejumlah pihak wajib pajak.
Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi bersama dengan istrinya, Ernie Mieke Torondek. Keduanya menerima gratifikasi dalam kurun waktu 11 tahun, yakni sejak 2002 hingga 2013.
Baca Juga: Aset Rafael Alun di Jawa Tengah Disita KPK
"Rafael Alun Trisambodo selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara bersama-sama Ernie Mieke Torondek telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.644.806.137,00," kata jaksa KPK saat membacakan dakwaannya di PN Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
Gratifikasi tersebut diterima Alun dari sejumlah pihak wajib pajak. Berikut rinciannya:
Gratifikasi Alun bersama istrinya itu diterima dari wajib pajak lewat tiga perusahaan yakni, PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Bukit Hijau Asri. Ketiga perusahaan tersebut sengaja dibuat Rafael dan digunakan sebagai konsultan pajak.
Lewat perusahaannya, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. Pemberian gratifikasi dilakukan agar dipermudah dalam menyelesaikan pajak.
Rafael Alun bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak. Mereka mendirikan PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME) pada tahun 2022 dengan menempatkan Ernie Mieker yang merupakan istri sebagai Komisaris Utama.
Perusahaan ini menjalankan usaha-usaha di bidang jasa kecuali jasa dalam dalam bidang hukum dan pajak. Namun, dalam operasionalnya, PT ARME memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut seorang konsultan pajak bernama Ujeng Arsatoko.
Konsultan Pajak direkrut untuk bisa mewakili klien PT ARME dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian, Rafael juga mendirikan PT Cubes Consulting pada tahun 2008 dengan menempatkan adik dari istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan Komisaris.
Rafael juga mendirikan PT Bukit Hijau pada tahun dengan menempatkan istrinya sebagai komisaris di mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha dibidang pembangunan dan konstruksi.
Melalui ketiga perusahaan tersebut, Rafael Alun dan istrinya menerima uang seluruhnya Rp 27.805.869.634. Dari total uang tersebut, yang khusus diterima Rafael Alun dan istri ialah Rp 16.644.806.137. Penerimaan uang itu tidak dilaporkan sebagai gratifikasi ke KPK.
"Bahwa perbuatan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Mike Torondek yang menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar Rp 16.644.806.137,00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak," papar jaksa.
Rafael Alun mulai menjadi PNS Ditjen Pajak sejak 1988 dan menjadi Pemeriksa Pajak pada 1991. Ia kemudian diangkat menjadi Penyidik PNS pada 2005.
Merujuk dakwaan, sepanjang kariernya, Rafael Alun menerima gratifikasi terkait jabatannya.
Mulai dari Ajun Ahli Pemeriksa Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Dua Kanwil DJP Jakarta III Tahun 2001-2004; Pemeriksa Pajak Muda Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat DJP Jakarta Khusus Tahun 2004-2006; Kepala Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Tahun 2006-2007; Kepala Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Jakarta Tahun 2007-2010; Pj Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Tahun 2010-2011; Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I Tahun 2011-2012; Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2012-2015; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2015-2016; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2016-2020; hingga Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Tahun 2020-2023.
Atas perbuatannya, Rafael Alun didakwa dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ran
Editor : Redaksi
