PONOROGO (Realita)- Terungkapnya praktik kampanye terselubung Calon Legislatif (Caleg), dalam relisasi bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kecamatan Sampung, Senin (25/09/2023) kemarin. Membuat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Ponorogo kebakaran jenggot.
Tak ingin lagi kecolongan, Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Pemkab yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial, seperti beras dari Badan Pangan Nasional ( BPN) ini, kini mulai melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kecamatan untuk mengawal realisasi beras untuk masyarakat miskin tersebut.
Baca Juga: Urai Polemik One Way, Bupati Ponorogo Kembalikan Jadi Dua Arah Lagi
" Jadi mulai kemarin sebenarnya, kita sudah melibatkan Panwascam untuk mengawasi realisasi beras BPN di Kecamatan, " ujar Kepala Dinsos P3A Ponorogo Supriadi, Selasa (26/09/2023).
Supri mengaku tidak mengetahui bila realisasi bantuan beras BPN akan digunakan ajang kampanye terselubung Caleg. Pasalnya, dalam surat pemberitahuan dari DPR-RI yang diterimanya dan Bulog Ponorogo, bahwa keberadaan anggota DPR-RI Komisi IV Ibnu Multazam di lokasi realisasi bantuan beras sebatas monitoring atau mengawasi pemberian bantuan agar tepat sasaran. Sayang faktanya justru digunakan oleh politisi PKB itu untuk berkampanye dan menyebarkan Alat Praga Kampanye ( APK) ke warga.
" Karena monitoring, baik Perum Bulog dan PT Yasa memberikan jadwal lokasi pemberian bantuan, agar anggota DPR-RI bisa memantau. Cuman kalau program pemerintah ini justru digunakan untuk kampanye atau apalah itu tidak pas lah," ungkapnya.
Baca Juga: 3 Minggu Sumbang PAD Ponorogo Rp 360 Juta, Pasar Malam Aloon-Aloon Diperpanjang
Supriadi mengaku hingga saat ini realisasi bantuan beras pemerintah ini telah tersebar di 19 kecamatan. Di Ponorogo sendiri total penerima beras BPN mencapai 98.751 penerima, dengan total alokasi beras mencapai 987.510 kilogram.
" Sampai saat ini sudah 19 kecamatan. Besok Kecamatan Jambon dan Badegan. Hari ini Kecamatan Ngrayun, dan sudah ada Panwascam juga di sana untuk mengawasi, karena ini tahun politik," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Joglo Anies Baswedan, Ini Jawaban Pemkab Ponorogo
Diketahui sebelumnya, penyaluran bantuan beras pemerintah dalam program CBP di dua desa di Kecamatan Sampung justru digunakan untuk ajang kampanye terselubung Caleg DPR-RI dari partai PKB Ibnu Multazam.
Tak hanya meminta dukungan warga calon penerima, Multazam juga diketahui membagi-bagikan Alat Praga Kampanye (APK) berupa stiker bergampar ia dan anaknya Ibnu Alfandy Yusuf yang maju sebagai Caleg DPRD Ponorogo. znl
Editor : Redaksi
