JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong yang sedang menjadi perbincangan masyarakat.
Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Baca Juga: Mundur dari Ketua KPK, Firli: Saya Mohon Ampun pada Allah
Firli Bahuri mewanti-wanti semua pihak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau rasuah di balik pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong individu.
“Saya ingin memastikan tidak ada korupsi, sehingga saya tidak memasuki domain kementerian.
Tetapi, kemarin saya sudah memberikan masukan, latar belakang, regulasi, dasar hukum, kerawanan fraud di setiap tahapan, yaitu perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi pengawasan,” ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).
Dia juga menilai penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin, meski telah dilengkapi Peraturan Menteri Kesehatan, salah satunya muncul reseller.
Selain itu, perlu dibukanya transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong secara rinci, seperti nama, alamat, dan badan usaha.
Baca Juga: Tuduhan Firli Soal Kapolda Metro Jaya Mengancam, Dibantah Ketua KPK Nawawi
Kemudian, pelaksanaan vaksin gotong royong kepada individu hanya dapat melalui lembaga atau intitusi yang menjangkau kabupaten atau kota, seperti rumah sakit swasta seluruh Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak.
Lalu, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel dan memastikan tidak terjadinya praktik-praktik fraud.
Di sisi lain, perluasan penggunaan vaksin gotong royong kepada individu direkomendasikan tidak boleh menggunakan produk dari hasil hibah baik bilateral maupun skema COVAX.
Baca Juga: Firli Bahuri Resmi Tersangka, Penukaran Valas Rp 7,4 M Disita
Kementerian Kesehatan juga harus menyiapkan data calon peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi, sebelum dilakukan vaksinasi.
“Data merupakan kata kunci dalam pelaksanaan vaksin gotong royong,” tutur Firli Bahuri.met
Editor : Redaksi
