PONOROGO (Realita)- Pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah tampaknya menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Hal ini terbukti dengan sinergitas yang dibangun lembaga legislatif ini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Guna menambah pengetahuan dan pencegahan perbuatan menyimpang dalam jabatan, DPRD Ponorogo meminta KPK untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ponorogo, yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan Ponorogo.
Baca Juga: Jelang Limitasi LHKPN, 27 Anggota DPRD Ponorogo Belum Laporkan Kekayaan
“Siang ini kami ke legislatif (DPRD Ponorogo). Intinya minta dukungan tarkait program-program pemberantasan korupsi,” ungkap Kepala Satuan Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI, Wahyudi, Rabu (27/3/2024).
Dalam sosialisasi itu, KPK mengingatkan beberapa potensi, antara lain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena ada peningkatan PAD sehingga perlu jadi konsen legislatif secara operasional anggaran.
" Sejauh ini ada beberapa catatan. Kalau spesifik ndak ada. Ada indikator turun tapi tidak sampai mengkhawatirkan. Tetapi ada catatan yang harus segera diperbaiki. Terutama mendapatkan dukungan DPRD,” ungkapnya.
Baca Juga: H+1 Coblosan Pileg, Ini Prediksi Peta Legislator DPRD Ponorogo
Kepala DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan sosialisasi KPK ini untuk pencegahan korupsi terutama menjelang APBD 2024. Dimana ada beberapa indikator yang disampaikan turun.
“ Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention), indeks persepsi huga turun. Menjadi temuan evaluasi bersama-sama,” ujarnya.
Baca Juga: Tiga Capres Diundang KPK
Dia menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan KPK tersebut. Hal ini agar balance antara internal, eksternal maupun yang lainnya.
“Dalam pendidikan anti korupsi. Kpk tidak membabi buta. Ada pendidikan, sehingga minimal mengurangi,” pungkasnya.adv/znl
Editor : Redaksi
