KALAU bermimpi ya harus yang tinggi sekalian. Kalau kita bisa bersaing di level nasional, kenapa harus hanya bermain di tingkat lokal. Begitu juga dengan kota kita ini. Kota Madiun sekarang banyak diperbincangkan di level nasional. Kalau ada penilaian dari nasional, nama Kota Madiun hampir selalu ikut disebutkan. Karenanya, kita tidak boleh hanya berkutat di tataran lokal. Kita harus berani bermimpi untuk menembus level nasional bahkan internasional.
Salah satu bukti terbaru adalah diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Kami (28/3) lalu. Kota kita daerah pertama di Jawa Timur yang mendapatkan predikat WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 tersebut. Kalau di tataran nasional kita tercepat ketiga. Menariknya, ini bukan kali pertama. Di lima tahun terakhir, kota kita selalu menembus lima tercepat nasional urusan WTP ini. Bahkan, pernah menjadi yang tercepat di negeri ini.
Baca Juga: MAKI: Integritas Anti Korupsi Maidi Tidak Perlu Diragukan Lagi
Kita pernah meraih WTP tercepat di tanah air untuk LKPD 2021 silam. LKPD 2021 tetapi penyerahannya di 2022. Kalau tidak salah predikat itu kita raih pada 2 Maret. Maklum, laporan keuangannya sudah kita serahkan di minggu pertama Januari. Prinsipnya, laporan segera kita selesaikan, segera kita serahkan, dan segera dilakukan pemeriksaan BPK. Tatkala daerah lain masih berkutat dalam penyusunan laporan, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sesuai aturan pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kalau laporan tahun anggaran 2021, laporannya harus diserahkan maksimal 31 Maret. Tetapi, kota kita di awal Maret sudah mendapatkan hasilnya.
Sementara itu, kita pernah di urutan tercepat kelima untuk WTP 2019 dan 2022 serta tercepat ketiga nasional untuk WTP 2020 dan 2023. Ini bukan soal siapa yang tercepat. Tetapi sengaja saya instruksikan cepat agar satu urusan ini juga segera terselesaikan. Laporan keuangan ini kan kewajiban.
Artinya, harus dikerjakan. Kalau bisa sekarang kenapa harus ditunda nanti. Toh, akhirnya juga tetap harus dikerjakan. Selain itu, ada banyak pekerjaan lain yang menunggu. Kita itu pelayan masyarakat. Harus melayani, tidak dilayani. Kalau kita untuk urusan administrasi ini berkutat berlama-lama, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik.
WTP ini juga bukti kalau birokrasi kita baik. Sejak mendapat amanat memimpin Kota Madiun, saya memang berkomitmen untuk mewujudkan kota ini menjadi kota yang bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Bersih bukan hanya dari fisik kotanya. Tetapi juga bersih secara birokrasinya.
Alhamdulillah, komitmen itu berhasil kita wujudkan. Tidak hanya di tahun ini. Tetapi di lima tahun terakhir. Selama lima tahun kebelakang, kota kita selalu meraih predikat WTP ini. Jika dengan sebelum saya menjabat, sudah tujuh kali berturut-turut kota kita mendapatkan predikat ini. Sebelum itu kita pernah meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Tepatnya, pada 2016 silam.
Masa lalu tidak bisa kita ubah. Karenanya, biarlah berlalu. Tetapi dari masa lalu kita bisa belajar untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Bukankah kita senantiasa harus menjadi pribadi yang semakin lebih baik seiring waktu berjalan.
Alhamdulillah, kota kita juga seperti itu. Setidaknya itu yang saya rasakan. Kota kita sudah semakin lebih baik saat ini. Kota kita dulu disingkiri sekarang disinggahi. Ada banyak wisatawan yang keluar masuk setiap hari. Hadirnya wisatawan berarti meningkatnya potensi ekonomi. Tak heran, perekonomian kota kita tumbuh baik.
Ekonomi kita sempat melesat hingga 7 persen lebih. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun minus 3,39 persen pada 2020 lalu. Ekonomi lantas melejit di angka 4,73 persen tahun berikutnya. Artinya, ada lompatan ekonomi yang luar biasa. Padahal saat itu masih dalam suasana pendemi Covid-19. Itu karena semuanya sudah kita persiapkan dengan baik sebelumnya.
Baca Juga: Ratusan Ojol Gruduk Rumah Bacawali Madiun Maidi, Ada Apa?
Salah satunya, mempersiapkan tempat-tempat tumbuhnya ekonomi. Pembangunan di Kota Madiun memang harus bermuara pada peningkatan ekonomi. Itu wajib.
Ada banyak hal yang kota kita dapatkan jika geliat daerahnya kelihatan. Tidak hanya jadi jujukan wisatawan, tetapi juga menarik perhatian pemerintah pusat. Banyak pejabat di tataran pusat yang berkunjung ke kota kita. Kalau sudah seperti itu, kita mudah mendapatkan kucuran bantuan hingga anggaran.
Terbaru, kota kita baru saja dikunjungi rombongan Komisi V DPR RI. Lagi-lagi kita cukup banyak manfaat dari kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjayan infrastruktur dan transportasi itu. Salah satunya, usulan penambahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kota kita.
Ya, kunker itu memang untuk meninjau Rusunawa III kota kita. Para wakil rakyat di tataran pusat itu terlihat senang dengan kemanfaatan di Kota Madiun. Rusunawa I dan II sudah dihuni penuh. Yang ketiga itu, peminatnya melebihi kuota.
Baca Juga: Cawali Madiun Maidi Komitmen Majukan UMKM
Tak heran, kalau kemudian usulan kita untuk menambah Rusunawa mendapatkan respon baik. Rusunawa memang proyek pemerintah pusat melalui Kementerian terkait. Artinya, kita tidak punya banyak kuasa. Namun, DPR RI siap membawa usulan kita dalam rapat kerja komisi serta rapat dengar pendapat dengan Kementerian terkait.
Tak hanya Rusunawa, dalam pertemuan itu sekalian saya sisipkan usulan yang lain. Seperti pembangunan Jembatan Manguharjo dan normalisasi sejumlah saluran di Kota Madiun. Salah satunya, Kali Piring. Pun, juga kita sentil lagi masalah Ring Road Timur (RRT). Ya, RRT memang sudah berproses.
Bahkan, pemerintah pusat sudah menyetujui dengan anggaran Rp 600 miliar. Tetapi prosesnya belum selesai. Kita mohonkan bantuan DPR RI agar bisa dipercepat. Saya optimis para dewan di tataran pusat itu siap membantu. Kita juga akan terus berupaya semaksimal mungkin. Karena ini untuk kita bersama. Untuk kemajuan kota kita tercinta ini.
Penulis adalah Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd
Editor : Redaksi
