TUBAN (Realita) - Dalam rangka menindaklanjuti temuan Menteri Sosial (Mensos), terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban sidak di kecamatan Palang dan Socorejo, Rabu (28/7/2021).
Kebetulan di kecamatan Palang sendiri hari ini ada pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 4.043 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicairkan 2 bulan, Mei dan Juni senilai Rp 600.000.
Baca Juga: Marah ke Pendamping PKH, Menteri Risma: Saya Tak Mau Foto dengan Kalian
"KPM dengan tertib mengantri dengan prokes yang ketat. Pencairan oleh PT.POS hari ini dilakukan di 5 titik kecamatan Palang," ujar Ketua Komisi IV Tri Astuti saat dikonfirmasi Realita.co.
Selanjutnya Komisi IV DPRD Tuban menuju ke Kecamatan Jenu tepatnya di desa Socorejo untuk menindak lanjuti laporan yang disampaikan ke Komisi 4 bahwa ada 32 KPM Socorejo yang tidak bisa mencairkan KKS ke agen karena rekening yang kosong.
"Menyikapi laporan dari masyarakat saya bersama anggota mendatangi rumah KPM. Dalam sidak kali ini kami juga didampingi Sekretaris Dinas Sosial dan Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga hasil temuan bisa segera dicarikan solusi" tambah Astuti sapaan akrabnya.
Mantan Ketua DPD Gerindra menjelaskan, ada 3 sampling yang tadi dikunjungi. Salah satu KPM yang tidak pernah bisa mencairkan sejak Januari sampai Juli. Ada juga yang 4 bulan tidak bisa cair namun 3 bulan terakhir kembali biza mencairkan dan ada juga yang KPM sudah menggesek KKSnya untuk pencairan BPNT 3 kali namun dari agen baru di berikan sembako berupa Beras 15 kilogram, telur, tempe untuk 2 bulan.
Baca Juga: Viral Video Pria Mandi Beras di Gudang Bulog, Warga Khawatirkan Baunya
"Setelah temuan tersebut pihak TKSK dan Dinsos mengecek NIK yang terdaftar di DTKS dengan NIK dukcapil sama namun ada penulisan nama yang beda spasi maupun ada yang beda satu huruf. Dan dengan pencairan KPM ke agen yg tidak sesuai komisi 4 langsung mendatangi agen yang bersangkutan," jelasnya.
Disampaikan Astuti bahwa data KPM di tuban beberapa tahun ini fluktuatif awalnya 107 ribu lebih, menjadi 68 ribu sekian, 72 ribu lebih dan saat ini menjadi 83 ribu lebih, data ini dari Kemensos. Pengurangan dan penambahan ini adalah dari sistem informasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (SIKS-NG) yg dimiliki kemensos dari hasil Validasi dan verifikasi data yang di lakukan oleh Dinas sosial Kabupaten
"Untuk itu pasca beberapa temuan hari ini maka agen harus segera memenuhi komoditi yang belum diberikan pada KPM," ujarnya.
Baca Juga: Kebutuhan Beras Per Bulan, Pemkot Surabaya Pastikan Stok dan Harga Terkendali
Di akhir Astuti menyampaikan bahwa harus ada upaya pemberdayaan E-Warung dalam keleluasaan mencukupi kebutuhan KPM bukan dari pemilik modal besar, yang mana ini dimaksutkan bahwa E-warung sebagai usaha eceran sehingga rakyat mampu mendapatkan pelanggan yang nantinya mampu meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM.
Sementara itu, Suratmin Ketua Fraksi Golkar yang sekaligus wakil Ketua Komisi 4 menegaskan bahwa Dinsos harus bekerja sama dengan pemerintahan desa dan petugas data untuk mengupdate data KPM dengan menyesuaikan kondisi terbaru seperti yang sudah meninggal dan sebagainya.
"Agen juga harus sering menyampaikan laporan terbaru tentang data KPMnya yang tadinya dapat menjadi tidak dapat mencairkan sehingga Dinsos juga bisa segera mencarikan solusi," pungkasnya.su
Editor : Redaksi
