.jpg)
SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan kesiapan pembukaan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Meski mengadopsi konsep dari pemerintah pusat, Pemkot akan melakukan sejumlah modifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Alhamdulillah, di Surabaya pendidikan SD hingga SMP sudah gratis. Bahkan, untuk tingkat SMA sudah digratiskan melalui intervensi dari pemerintah provinsi,” ujar Eri Cahyadi, Senin (17/3/2025).
Sinergi dengan Sekolah Bibit Unggul
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot juga menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini menjamin siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Di Surabaya ada program Sekolah Bibit Unggul. Program ini mirip dengan Sekolah Rakyat, tetapi fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin hingga mereka lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan eksklusif, Sekolah Bibit Unggul memungkinkan siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah umum. Mereka tinggal di Asrama Bibit Unggul di UPTD Kalijudan, dengan seluruh biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, hingga akomodasi ditanggung Pemkot.
“Anak-anak yang tinggal di asrama mendapatkan pendidikan akademik sekaligus pembinaan melalui sekolah kebangsaan. Ini bertujuan untuk mendisiplinkan mereka agar lebih mandiri saat memasuki dunia kerja,” tambah Eri.
Tantangan Keterbatasan Lahan
Namun, Pemkot menghadapi tantangan dalam implementasi Sekolah Rakyat, terutama terkait keterbatasan lahan. Berdasarkan ketentuan pemerintah provinsi, setiap sekolah memerlukan lahan minimal 5 hektare.
“Di Surabaya, lahan seluas itu sulit ditemukan. Kami sudah menyampaikan ini ke provinsi dan akan mencari solusi terbaik,” ungkapnya.
Pendataan Kelompok Rentan
Pemkot juga menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendata kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program. Kepala Dinsos Surabaya, Anna Fajriatin, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan keluarga rentan ekonomi dari Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami akan mencocokkan data ini dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak-anak yang masuk kategori usia SD, SMP, dan seterusnya,” jelas Anna.
Selain itu, Pemkot juga akan mengevaluasi Sekolah Bibit Unggul yang sudah berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 164 siswa telah mendapatkan intervensi pendidikan hingga ke perguruan tinggi melalui program tersebut.
“Pada prinsipnya, kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, kami akan melakukan modifikasi sebagaimana petunjuk dari Bapak Wali Kota agar lebih sesuai dengan kondisi di Surabaya,” tambahnya.
Salah satu modifikasi yang akan diterapkan adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum, hasil diskusi dengan Menteri Sosial.
“Kami ingin memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam pendidikan Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
Dengan berbagai persiapan ini, Pemkot Surabaya berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik.yudhi
Editor : Redaksi
