NIAS BARAT (Realita) – Kabar baik datang bagi tenaga honorer di Kabupaten Nias Barat. Pemerintah Kabupaten Nias Barat memastikan bahwa usulan 1.512 formasi PPPK Paruh Waktu telah resmi diterima dan kini sedang diproses pemerintah pusat.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Nias Barat, Yeremia Doddy Putra Daeli, di tengah keresahan tenaga honorer PPPK R2 dan R3 yang selama ini menanti kejelasan nasib mereka.
“Terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disampaikan kepada Kementerian PANRB, perlu kami tegaskan bahwa Bupati Nias Barat telah menandatangani dokumen tersebut dengan sejumlah penyesuaian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian hukum, mengingat SPTJM memiliki konsekuensi langsung bagi pejabat penandatangan, khususnya dalam kesiapan anggaran daerah,” jelas Yeremia.
Ia menegaskan, penyesuaian redaksi dalam SPTJM bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan langkah hati-hati demi menjaga akuntabilitas daerah.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini memang terbatas. Karena itu, Bupati menambahkan catatan agar tidak menimbulkan beban hukum yang melebihi kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. Justru ini bentuk tanggung jawab dan keberpihakan kepada masyarakat,” tambahnya.
Menjawab polemik perbedaan redaksi dengan daerah lain, Yeremia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerima dan memproses SPTJM Nias Barat. “Fakta bahwa dokumen kita tetap diterima membuktikan bahwa Menteri PANRB menghargai kondisi riil daerah. Ini juga memberi ruang bagi klarifikasi dan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa data Non-ASN yang diusulkan Pemkab Nias Barat telah melalui verifikasi berlapis. Data tersebut sudah tercatat di database resmi BKN. “Jika nanti ada koreksi, itu bagian dari mekanisme verifikasi normal, bukan karena kesalahan mendasar dari pemerintah daerah,” jelasnya lebih lanjut.hz
Editor : Redaksi
