PONOROGO (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo mengaku terkejut dengan capaian realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Selasa (31/03/2026) kemarin.
Dalam paparannya, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyebut dari target belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 2.658.509.387.796,84. Tahun lalu Pemkab Ponorogo hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 2.382.564.997.544,23 atau sebesar 89,63%. Angka ini cukup besar dibanding capaian realisasi belanja daerah tahun-tahun sebelumnya.
“ Ya karena kemarin tidak terserap 100 persen kan memang faktor belanja modal kita waktunya tidak cukup. Ada yang sama waktunya ada yang tidak... tidak cukup,” ujarnya.
Lisdyarita juga mengungkapkan, sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp 275,9 miliar yang tidak terserap telah masuk dalam pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2026.
“ Kalau SILPA ya kemarin sudah masuk SILPA, sudah masuk SILPA kemarin. Tapi insyaallah lah di tahun 2026 ini kita perbaiki semuanya, ya karena nyuwun ngapunten kemarin kan ada kejadian ya, gitu,” ungkapnya.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengaku terbelalak. Rensahnya realisasi belanja daerah yang tidak sesuai perencanaan anggaran awal ini, menjadi catatan buruk Pemkab.
“ Ya terbelalak saja. Ya, artinya ya semuanyalah tadi kan secara prinsip ada beberapa hal memang yang mesti harus kita kritisi, kita sampaikan rekomendasi itu. Agar supaya nanti pemerintahan ke depan ini akan lebih bagus lagi,” akunya.
Agus mengaku, pihaknya akan membahas lebih dalam terkait LKPJ yang disampaikan Plt Bupati Lisdyarita dalam Pansus DPRD.
“ Agar supaya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan seperti pertanyaan tadi, bisa tidak terulang lagi lah gitu,” akunya.
Sekedar informasi, dalam LKPJ Bupati Ponorogo terkait pelaksanaan APBD 2025, tercatat antaralain,
1. Pendapatan Daerah
• Anggaran: Rp 2.525.706.088.657,60.
• Realisasi: Rp 2.422.137.372.998,20 (atau sebesar 95,90%).
• Kontribusi PAD: Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp 472.811.099.210,21 (atau 19,52%).
• Pertumbuhan: Realisasi PAD meningkat signifikan sebesar 24,61% dibandingkan tahun 2024.
2. Belanja Daerah
• Anggaran: Rp 2.658.509.387.796,84.
• Realisasi: Rp 2.382.564.997.544,23 (atau sebesar 89,63%).
• Catatan: Belanja daerah belum terserap 100% dikarenakan kendala waktu pada proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan 2025
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat menjadi 74,66�ri tahun sebelumnya yang sebesar 73,70%. Hal ini didorong oleh peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Tercatat positif sebesar 5,37%, lebih tinggi dibanding tahun 2024 (4,74%). Sektor dominan meliputi perdagangan, pengangkutan, serta penyediaan akomodasi makan dan minum.
3. Indeks Gini: Berada di angka 0,329. Angka ini lebih rendah (lebih baik dalam hal pemerataan pendapatan) dibandingkan Provinsi Jawa Timur (0,369) dan Nasional (0,375).
4. Persentase Kemiskinan: Menurun menjadi 8,86�ri tahun lalu yang sebesar 9,11%. Angka ini diklaim lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar seperti Magetan, Trenggalek, Madiun, Pacitan, dan Ngawi.
5. Nilai Tukar Petani (NTP): Meningkat menjadi 117,54 dari tahun sebelumnya (117,52). znl
Editor : Redaksi
