JEMBER (Realita)- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan BEM se-Jember menggelar aksi bertajuk "Peringatan Darurat Indonesia Cemas" di depan Kantor DPRD Jember, Senin, 15 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Dalam demonstrasi itu, massa menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari kondisi ekonomi, Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), revisi UU Polri, hingga revisi UU TNI. Mahasiswa menilai banyak kebijakan strategis yang lahir tanpa kajian matang dan minim partisipasi publik.
Koordinator Lapangan Aksi, Alfin Maulana, mengatakan Program Koperasi Desa Merah Putih menyisakan banyak pertanyaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan.
"Dalam proses perencanaan dan penempatannya sangat tidak jelas. Bisa dicek sendiri di Kabupaten Jember, ada yang ditempatkan di tengah tebu, ada yang di lapangan. Dari kapan lapangan dijadikan tempat pembangunan koperasi? Ini menunjukkan program nasional yang tidak dikaji secara matang dan tidak dikaji secara efektif," ujar Alfin saat berorasi.
Menurutnya, program yang digadang-gadang menjadi instrumen penguatan ekonomi desa itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa menjalankan program tanpa memastikan kesiapan di tingkat bawah.
Selain mengkritik KDMP, mahasiswa juga menyoroti keterlibatan aparat militer dalam sejumlah program sipil yang dinilai semakin meluas. Mereka menilai fenomena tersebut menjadi alarm bagi demokrasi karena berpotensi mengaburkan batas antara urusan pertahanan dan ruang sipil.
Mahasiswa menilai praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, terlebih ketika berbagai program pembangunan mulai melibatkan struktur teritorial militer hingga ke tingkat desa.
"Hari ini ada operasi militer selain perang yang sudah masuk ke ruang-ruang sipil. TNI bukan hanya menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi sudah masuk ke sektor-sektor yang seharusnya menjadi ruang sipil. Ini yang kami pertanyakan," tegas Alfin.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai persoalan fiskal disebut menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Mereka menilai situasi tersebut diperparah oleh lemahnya kepastian hukum dan stabilitas politik yang berdampak terhadap iklim investasi. Menurut massa aksi, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dibanding menjalankan program-program yang dianggap tidak mendesak.
"Investasi di Indonesia tidak berjalan karena dua hal. Pertama tidak ada kepastian hukum, dan kedua tidak ada kepastian stabilitas politik. Ini menjadi persoalan serius yang harus dijawab oleh pemerintah," kata Alfin.
Tak hanya pemerintah, DPR juga menjadi sasaran kritik mahasiswa. Massa menilai lembaga legislatif semakin kehilangan fungsi representasinya karena dianggap terlalu mudah menyetujui berbagai kebijakan tanpa melibatkan masyarakat secara luas.
Revisi UU Polri menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan. Mahasiswa mempertanyakan komitmen wakil rakyat yang dinilai tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan justru terkesan hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah.
Menurut mereka, praktik pengesahan regulasi secara cepat tanpa ruang dialog yang cukup hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dan lembaga politik.
"Apakah Bapak dan Ibu yang duduk sebagai wakil rakyat masih merasa menjadi representasi rakyat Indonesia? Kami melihat undang-undang diketok secara terburu-buru, sementara fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan maksimal," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Cipayung Plus Jember dan BEM se-Jember menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, menghentikan krisis ekonomi dan kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga bahan pokok serta BBM. Kedua, melakukan realokasi anggaran dan evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah.
Ketiga, merevisi UU Polri serta menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif aparat kepolisian. Keempat, merevisi UU TNI dan menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
Aksi yang berlangsung di Bundaran DPRD Jember tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPRD. Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk peringatan terhadap arah kebijakan nasional yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi rakyat.rdy
Editor : Redaksi
