JEMBER (Realita) - Aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPRD Jember, Senin (10/8/2026), diwarnai kericuhan. Seorang peserta aksi bernama Moch Busairi mengaku dicekik oleh oknum kepala desa saat berada di lingkungan gedung wakil rakyat tersebut.
Dugaan tindakan kekerasan itu kemudian menjadi perhatian massa. Mereka meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai kericuhan di lokasi aksi, tetapi dilaporkan dan diproses sesuai hukum.
Ketua Laskar Jahanam Jember, Dwi Agus Budiyanto mengatakan, sejak awal anggota Laskar Jahanam tidak terlibat secara kelembagaan dalam aksi unjuk rasa menolak rencana utang Pemkab Jember Rp785 Miliar. Namun, Dwi Agus langsung masuk dalam barisan setelah mendengar salah satu anggotanya dicekik oleh oknum kades.
Atas kejadian itu, Dwi Agus meminta anggota DPRD Jember ikut mengawal laporan dugaan pencekikan tersebut ke Polres Jember. Ia menilai peristiwa itu harus diusut karena terjadi ketika masyarakat sedang menyampaikan aspirasi.
“Saya berharap wakil kami yang peduli dengan rakyatnya hari ini bersama-sama ke Polres Jember untuk melaporkan itu,” ujar Dwi Agus.
Dwi Agus mengatakan, dirinya hadir dalam aksi tersebut untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan, persoalan dugaan kekerasan menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian serius.
Menurut dia, apabila dugaan tindakan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan mengonsolidasikan masyarakat Jember untuk menyuarakan persoalan tersebut melalui aksi yang lebih besar.
“Saya harus di sini karena saya mendengar ada saudara saya dicekik. Saya ingin memastikan kami menyuarakan aspirasi ini,” kata Dwi Agus.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember, Jumantoro, mengatakan pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat akan mendatangi Polres Jember untuk melaporkan dugaan tindakan kekerasan tersebut.
Jumantoro menyebut dugaan pencekikan itu menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam aksi yang awalnya digelar untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana utang Pemerintah Kabupaten Jember.
Ia meminta DPRD Jember ikut mengawal laporan tersebut sekaligus memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi.
“Kita minta hari ini, saya pribadi bersama kawan-kawan akan bersama-sama ke Polres. Minta tolong Pak Dewan, ini harus kita bersama-sama,” ujar Jumantoro.
Selain mempersoalkan dugaan kekerasan, massa juga menolak rencana utang Pemkab Jember sekitar Rp785 miliar. Jumantoro menilai rencana tersebut berpotensi membebani masyarakat, terutama petani dan kelompok masyarakat miskin.
Ia juga mempertanyakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA tahun 2025 yang disebut mencapai lebih dari Rp600 miliar. Jumantoro meminta DPRD Jember menjalankan fungsi pengawasan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kita berharap wakil rakyat mendengarkan keinginan masyarakat Jember untuk tidak melanjutkan utang,” kata Jumantoro.
Massa juga meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan belanja yang dinilai kurang prioritas untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, sejumlah persoalan lain turut disoroti, termasuk permintaan agar kasus keberadaan TP3D dihapus.
Jumantoro menegaskan, pihaknya akan terus mengawal tuntutan masyarakat, termasuk persoalan dugaan pencekikan yang rencananya dilaporkan ke Polres Jember.
“Ini adalah negara hukum. Kami akan bersama-sama mengawal laporan ini,” ujarnya.
Diketahui usai menyampaikan aspirasi Jumantoro meminta perwakilan fraksi yang menolak rencana utang membubuhkan tanda tangan. Namun, hingga aksi berakhir hanya Fraksi PDIP yang menandatangani tuntutan massa.rdy
Editor : Redaksi
