BEKASI (Realita)- Asosiasi Mahasiswa Indonesia mendesak DPRD Kota Bekasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.
Desakan itu disampaikan Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia, Umar S, pada Rabu (16/9) kemarin.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan aspirasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari pertimbangan DPRD dalam proses pembentukannya.
"Adapun terkait dengan Pansus, kami harap Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD merupakan dari aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa," kata Sardi kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).
Namun, Sardi menjelaskan pembentukan Pansus membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Bekasi serta Badan Musyawarah (Banmus).
"Jadi Pansus ini bisa dibentuk apabila sudah mendapat dukungan dari semua fraksi-fraksi DPRD dan juga badan musyawarah," ucapnya.
Terkait dugaan pengadaan ambulans dan mobil jenazah, Sardi menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi untuk memastikan ada atau tidaknya temuan.
"Kami akan berkoordinasi dengan inspektorat Kota Bekasi, kita akan lihat kaitan pengadaan ini apakah ada temuan, sehingga inspektorat Kota Bekasi bisa memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kota Bekasi," terangnya.
Kemarin, Asosiasi Mahasiswi Indonesia menuding ada dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan Wali Kota Bekasi yang berpotensi masuk ranah pidana.
"Walikota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam Pidana, karena pejabat publik melakukan tindakan pidana," kata Umar.
Tak hanya itu, Umar juga menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan ambulans dan mobil jenazah pada 2022-2023 dengan nilai anggaran Rp5,4 miliar.
"Tindak pidana korupsi, pengadaan ambulance dan mobil jenazah pada tahun 2022-2023, sebanyak Rp5,4 Miliar dihabiskan," ucapnya.
Menurutnya, DPRD Kota Bekasi perlu mengambil langkah lebih lanjut karena masih terdapat sejumlah temuan dugaan pelanggaran yang belum terselesaikan.
"Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus. Karena banyak temuan-temuan pelanggaran yang belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi," ucapnya.(Ta)
Editor : Redaksi
