JAKARTA (Realita)– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, perluasan akses keuangan penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kemudahan memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi usai mengikuti kegiatan
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program perluasan akses keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan akses keuangan tersebut terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Presiden menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi membangun TPAKD. Ia turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. (*)
Editor : Redaksi
