Infrastruktur Tanggap Darurat Banjir Sintang Ditargetkan Selesai Maret 2022

SINTANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meninjau progres penanganan bencana banjir di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (8/12/2021). 

"Kami meninjau pembangunan infrastruktur dalam mengatasi Banjir Sintang dalam jangka pendek yaitu dengan membuat tanggul dari geobag dan geotube yang diisi pasir. Diharapkan dalam jangka pendek dapat mengatasi banjir," kata Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Dusun Kedungduren Madiun

Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang, Presiden mengatakan perlu dilakukan langkah perbaikan lingkungan termasuk aliran sungai. "Utamanya perbaikan daerah tangkapan hujan (catchment area) dengan penanaman kembali pohon di daerah-daerah sekitar Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi," ujar Presiden. 

Presiden berharap dengan adanya penanaman pohon kembali di sekitar wilayah Sungai Kapuas dan Melawi dapat mengembalikan fungsi tangkapan air di hulu sungai. "Saya perintahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di sini untuk membuat persemaian sehingga penanaman kembali dapat berjalan," tutur Presiden Jokowi. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang terjadi karena curah hujan tinggi serta daerah tangkapan air (catchment area) di hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang sudah banyak berkurang, sehingga sungai meluap terutama pada titik pertemuan sungai yang padat penduduk. 

Baca Juga: Dampak Cuaca Ekstrem, Dua Desa di Ponorogo Terendam Banjir

"Untuk penanganan jangka pendek, kami pasang geobag yang kuat di area yang tepat, yang terdampak besar, seperti pusat ekonomi kota. Saya sudah menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1 dan PT. Wijaya Karya untuk bekerja dan segera menyelesaikannya karena BMKG memprediksi puncak hujan akan terjadi di sekitar Januari-Februari 2022," tutur Menteri Basuki. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, pembangunan tanggul akan dilakukan sepanjang 13,2 km di sepanjang wilayah alur Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang terjadi genangan. "Pembangunan tanggul tersebut terbagi di tiga titik/kluster, pertama sepanjang 7,3 km yang akan melindungi area Kota Sintang, selanjutnya sepanjang 3,2 km yang melindungi area Pasar Cina dan sepanjang 2,7 km yang melindungi area Keraton. Ditargetkan semua tanggul tersebut selesai Maret 2022, utamanya prioritas yang sepanjang 7,3 km," ujar Jarot.

Selanjutnya untuk penanganan jangka menengah, Jarot mengatakan akan melakukan rehabilitasi danau-danau alami di sekitar Sungai Kapuas dan Melawi sebagai kolam retensi (retarding basin). "Di Sungai Kapuas ada sekitar 35 danau alami, tahun 2022 Ditjen SDA programkan 4 danau yang akan direhabilitasi melalui pengerukan sedimentasi. Akan dikerahkan 10 excavator amphibi untuk pengerukan danau," katanya. 

Baca Juga: 13 Wisatawan Terseret Banjir Bandang di Air Terjun Wera

Sementara untuk penanganan jangka panjang, Jarot mengungkapkan pada tahun 2022 akan memulai survei, investigasi dan desain (SID) pembangunan Bendungan Sungai Pinoh yang merupakan anak Sungai Melawi. "Ditargetkan bendungan dengan rencana kapasitas tampung 30 juta m3 sudah mulai konstruksi di tahun 2023," tuturnya. 

Sedangkan untuk perbaikan jalan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga tengah membangun saluran air di bawah jalan/gorong-gorong (box culvert) di titik Jerora 1 dan 2 pada ruas Jalan Nasional Sintang - Putussibau, tepatnya Batas Kota Sintang-Nangasilat yang sempat tergenang banjir, preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Melawi, Sintang, serta penanganan tebing longsor 2 titik pada ruas Jalan Sosok-Sanggau. "Pembangunan gorong-gorong (box culvert) tersebut mulai dilaksanakan tahun 2021, dilaksanakan dengan dana/anggaran tanggap darurat," kata Kepala BPJN Kalimantan Barat Herlan Hutagaol.agus

Editor : Redaksi

Berita Terbaru