TUBAN (Realita) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkab Tuban, Rabu (19/1/2022). Secara bergantian peserta aksi dari PC PMII Tuban menyuarakan tuntutannya berdasarkan kajian yang mereka dapatkan.
Ketua Umum PC PMII Tuban Khirukum Mimmu’aini, menyampaikan aksi tersebut dilakukan karena angka kemiskinan di Kabupaten Tuban semakin tinggi di periode kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 19,58 atau bertambah 5,44 ribu jiwa.
Baca Juga: Entaskan Kemiskinan, Toriqoh Siddiqiyyah Bangun RSKILHS di Ponorogo
"Berdasarkan rilis BPS Tuban yang dikeluarkan pada 20 Desember 2021, bahwa pada tahun 2020 persentase kemiskinan Tuban mencapai 15,91 persen. Selanjutnya di tahun 2021 angka itu naik menjadi 16,30 persen atau bertambah lima ribu warga miskin," ucapnya.
Ketidakmampuan Bupati Lindra menangani kemiskinan di Tuban itu, menurut PC PMII Tuban didasarkan bukti angka kemiskinan di Tuban naik 2,90 persen dan berada di urutan nomor lima paling bawah di Jawa Timur. Ini adalah bukti bahwa ketidakseriusan di pemerintahan Lindra dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
"Bupati Tuban kurang serius dalam menangani kemiskinan di Tuban, Dan perlu digarisbawahi bahwa misi bupati Aditya Lindra yang berbunyi memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif tidak ada implementasinya sama sekali" Ujar Ketum PMII itu di depak kantor Pemkab Tuban.
Baca Juga: Kata Gubernur NTT, Orang Miskin Bisa Dilihat dari Banyaknya Makan Nasi
Karena itu, PC PMII memberikan tuntutan, di antaranya ; berikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin Kabupaten Tuban, segera lakukan pemberdayaan dan perhatian khusus kepada pelaku UMKM Kabupaten Tuban dan berikan beasiswa mulai dari tingkat pelajar samapi jenjang perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu.
Juga tuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, berikan edukasi kepada penerima bantuan sosial dan bersihkan penyelewengan, instruksikan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Bumi Wali untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya yang terikat outsourcing atau karyawaan tetap.
Baca Juga: 10,35 Persen Penduduk Jawa Timur Miskin
Selain itu, tingkatkan SDM bagi pendidik sesuai basic yang di miliki, sediakan wahana literasi sebagai bentuk dukungan minat belajar dalam dunia pendidikan.
‘’Jika point-point di atas selama 7 kali dua puluh empat jam tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Bupati Lindra, kami akan kembali turun jalan dengan membawa masa yang lebih banyak lagi,’’ pungkasnya.
Editor : Redaksi
