JAKARTA (Realita) - Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang dimulai pada 10 Mei 2022 di Gedung Pandansari Cibubur, Jakarta Timur, menghadapi tekanan.
Sekitar 300 peserta mewakili 34 provinsi dan berbagai elemen dari berbagai daerah di Indonesia tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung tersebut padahal sudah dibayar.
Baca Juga: Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik ke-9 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
"Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua, tetapi di hari pelaksanaan saat peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang" kata Ketua panitia pelaksana, Adit di Jakarta, Rabu (11/5/2022).
Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) ini akhirnya dilaksanakan di luar gedung di lapangan dan di lorong-lorong penginapan peserta dalam suasana yang super heroik.
"Konsolidasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, pelajar, akademisi, buruh, petani,nelayan, pedagang kaki lima, guru honorer, masyarakat korban tambang, alumni berbagai kampus, para dokter, emak-emak, para aktivis lingkungan, hingga para pentolan aktivis 98 dan lain-lain," lanjutnya.
Terlihat sejumlah akademisi yang hadir di lokasi Konsolidasi.
Diantaranya Ubedilah Badrun, Anthony Budiawan, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Herdiansyah Hamzah yang hadir secara online.
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam penyampaian pandangannya mengemukakan bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola negara ini, diantaranya terkait cara ugal-ugalan menyusun undang-undang yang mengabaikan aspirasi.
"Saya melihat cara mengelola negara ini sangat buruk, diliputi KKN, menyusun undang-undang saja terlihat sangat ugal-ugalan mengabaikan suara rakyat," ujar Bivitri Susanti.
Akademisi dan Ekonom Anthony Budiawan dalam tanggapannya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
"APBN kita defisit Rp 1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp 2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain," tegas Anthony Budiawan.
Ubedilah Badrun akademisi UNJ yang juga hadir dalam konsolidasi nasional menyampaikan bahwa reformasi telah dikhianati, bahkan rakyat betul-betul telah dikhianati.
Baca Juga: Undip Buka Jalur Ujian Mandiri Program Sarjana
"Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan di tengah rakyat sedang sengsara dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati", tegas akademisi yang empat bulan lalu melaporkan dugaan KKN dan Tindak Pidana Pencucian uang keluarga Istana ke KPK ini.
Ubedilah Badrun kemudian mengemukakan data untuk memperkuat kritik kerasnya tersebut.
Korupsi milyaran rupiah telah terjadi di tengah kesengsaraan rakyat antara lain korupsi bantuan sosial.
Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar di tengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi.
Ada juga sejumlah jabatan strategis yang diberikan kepada mereka yang menjadi bagian utama oligarki.
Misalnya duta besar dan pejabat penting di proyek IKN.
Baca Juga: Ancam Kebebasan Pers, IJTI Surabaya Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RUU Penyiaran
Kebijakan strategis pemerintah berubah hanya dalam hitungan hari karena tekanan oligarki.
“Itu semua adalah diantara fakta yang tidak bisa dibantah bahwa KKN merasuki Istana dan oligarki mengendalikan pemerintah," papar Ubedilah.
Acara konsolidasi nasional ini akan berlangsung selama tiga hari hingga tanggal 12 Mei 2022.
Tanggal 11 Mei adalah agenda sidang komisi dan sidang pleno konsolidasi.
Sementara tanggal 12 Mei 2022 adalah pembacaan dan penyampaian hasil konsolidasi nasional tersebut dihadapan media dan publik secara luas. Beby
Editor : Redaksi
