LAMONGAN (Realita) - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan, M Fachrudin Ali Fikri, minta seluruh Pemerintahan di Kabupaten Lamongan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Kami minta agar Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini bisa dijalankan di Pemerintah Kabupaten Lamongan, dari Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa, bahkan sampai Pengurus RT dan RW," tegas Fachrudin dalam Fokus Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Lamongan, belum lama ini.
Baca Juga: Berkah Ramadhan, BPJS-TK Santuni Pengurus RT di Ponorogo Usai Tarawih
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Iman M Amin, mengapresiasi penyelenggaraan FGD Monitor Evaluasi Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 dan Percepatan Coverage Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan ini. Menurutnya ini bagian dari upaya mengimplementasikan Inpres No.2 Tahun 2021.
Iman menyampaikan, untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021, di samping perlu sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah, juga perlu dukungan regulasi dan anggaran pada bidang ketenagakerjaan.
Iman berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berserta seluruh jajarannya dapat terus mendorong masyarakat pekerja untuk terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan supaya tidak terjadi resiko sosial ekonomi. "Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini dibuat untuk melindungi tenaga kerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan, Dadang Setiawan, mengingatkan bahwa Kemendagri sangat serius dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 2 tahun 2021. Ini terbukti adanya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, dimana di dalamnya menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan perlindungan Jamsostek untuk para pegawai Non ASN.
Baca Juga: Lamongan Targetkan Pembangunan Tahun 2025
Menurut Dadang, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 diharapkan dapat memaksimalkan hadirnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pegawai Non ASN dan pekerja rentan pada APBD Pemerintah Daerah.
"Permendagri dan SE Mendagri meminta pada seluruh kepala daerah untuk memastikan pekerja termasuk pegawai pemerintah non ASN untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya," tutur Dadang.
"Memastikan program sebagaimana dimaksud tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD setiap tahunnya,” tambahnya.
Baca Juga: Warga KTP Surabaya Gunakan BPJS Tidak Aktif, Dinkes: Sejak Maret 2023 Pindah Domisili ke Madura
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Agus Cahyono, mengatakan, agar Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 berjalan baik di lapangan, diharapkan bisa diajukan untuk draft instruksi dari Bupati Lamongan sesuai dengan pemenuhan coverage yang sesuai bidang yang dibawahi.
Sedangkan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lamongan mengatakan, akan mengusahakan perlindungan jaminan sosial untuk para nelayan yang tergolong pekerja rentan. Perlindungan bagi para nelayan di Kabupaten Lamongan ini diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan anggaran yang ada.gan
Editor : Redaksi
