MADIUN (Realita) - Pemkot Madiun memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,13 triliun dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 254,1 miliar atau 25,07 persen, dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 759,4 miliar atau 74,93 persen. Proyeksi pendapatan daerah ini mengalami penurunan 0,11 persen dari anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp 1,14 triliun.
Walikota Madiun, Maidi mengaku, pendapatan daerah tahun depan mengalami penurunan dikarenakan belum ada pengumuman pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga untuk sementara, pendapatan transfer direncanakan hanya sebesar Rp 759,4 miliar atau turun 1,68 persen dibandingkan perubahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 772,3 miliar.
Baca Juga: Tiba-tiba Mbah Kuri Ponorogo Datangi Rumah Bacawali Madiun Maidi
"Sementara kita tidak bisa memastikan dana transfer, karena belum ada pengumuman. Sehingga kita prediksi masih seperti tahun yang lalu. Tetapi transfer dari pusat ini bisa naik dan bisa turun. Kalau turun ya pendapatan kita turun," katanya usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBD tahun 2023 di gedung DPRD setempat, Rabu (28/9/2022).
Meski begitu, lanjutnya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan dibanding anggaran perubahan tahun 2022. Yaitu dari Rp 242,2 miliar menjadi Rp 254,1 miliar atau naik 4,91 persen. Untuk mendongkrak target PAD tahun 2023, salah satunya dengan mengadakan berbagai event yang berdampak ekonomi luas bagi masyarakat. Hal itu mengacu dari beberapa tahun terakhir, dimana geliat ekonomi di Kota Madiun cukup bagus.
"PAD kita usahakan naik. Strategi kita ya kita lihat sektor yang mendapatkan PAD banyak itu dari mana. Kalau dari jasa, ya itu kita kebut. Salah satunya dengan mendakan event yang membuat multiplier efek besar," ujarnya
Baca Juga: Bapelitbangda Sosialisasikan RPJPD Kota Madiun 2025-2045
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengaku, nota keuangan yang disampaikan oleh Walikota khususnya pada pos dana transfer masih menggunakan asumsi pendapatan tahun lalu. Sehingga memang terjadi penurunan sekitar Rp 12,9 miliar. Namun untuk sementara, pihaknya masih menunggu proses pembahasan berikutnya.
"Sementara kita baru melihat struktur dari nota keuangan Walikota. Kita lihat nanti usulan dari masing-masing OPD seperti apa. Harapan kami bisa menyelesaikan APBD lebih awal,” katanya.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan
Rapat paripurna nota keuangan Walikota Madiun tentang Raperda APBD tahun 2023.
Seperti diketahui di dalam rancangan APBD 2023, pendapatan daerah sebesar Rp 1,13 triliun, dengan rencana belanja sekitar Rp 1,200 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 187 miliar yang akan ditutup oleh SiLPA tahun 2022. adv
Editor : Redaksi
