Harga Obat dan Alat Kesehatan Tak Wajar, Ketua IKA PMII Tuban: Ada yang Menimbun

TUBAN (Realita) - Adanya varian baru Virus Covid-19 gelombang kedua saat ini membawa dampak yang luar biasa pada setiap sendi kehidupan. Selain banyaknya korban meninggal, saat ini harga obat dan alat kesehatan juga diperkirakan naik.

Di tengah situasi sulit seperti ini, diharapkan tidak ada pihak yang justru mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Misalnya dengan menaikkan harga obat dan alat kesehatan yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga: PMII Lamongan Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Black Campaign

Hal tersebut membuat Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Tuban angkat bicara dan meminta apotek, toko obat atau penyedia serta penjual obat dan alat kesehatan untuk tetap menerapkan harga normal.

"Kita khawatir dalam situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak bertangungg jawab dengan memanfaatkan situasi," ujar Ketua IKA PMII Tuban Khoirul Huda.

Lebih lanjut pria yang akrab di sapa Huda itu juga menuturkan, untuk melawan pandemi covid-19 dibutuhkan peran semua pihak dengan memaksimalkan dukungannya pada upaya pemerintah dalam memerangi virus varian baru tersebut.

Seharusnya toko obat atau apotek bisa berperan dengan mendatangkan obat yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah banyak dan tidak menjual dengan harga tinggi. Juga tidak menimbun obat atau alat kesehatan dengan harapan meraih keuntungan yang banyak.

"Karena sama saja misalnya harga normal namun barangnya tidak ada karena sengaja ditimbun," tuturnya.

Alumni UIN Sunan Ampel ini meminta dan mendorong pemkab dan pihak berwajib serta berwenang untuk mengecek apotek atau toko obat untuk memastikan stok dan harga jualnya. 

Jika ada yang sengaja menimbun atau menjual dengan harga yang tidak wajar. Misalnya harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) harus ada tindakan dari pihak berwenang. Sehingga kepentingan masyarakat terlayani dengan wajar.

Baca Juga: Sarujuk, Pemkab-PMII Gandeng Polisi Tuntaskan Masalah Tambang Ilegal di Ponorogo

Menurut Huda, ini penting dilakukan agar masyarakat yang sudah susah tidak tambah susah. Hukum pasar, kata dia, jika barang banyak dibutuhkan biasanya harganya naik. 

Cilegon dalam

"Tapi untuk kondisi seperti ini pemkab atau pihak berwajib harus bisa memastikan ini tidak terjadi, demi menolong masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga diharapkan mengikuti vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu bentuk ikhtiar melawan Covid 19. Tapi jangan dengan melakukan vaksinasi dengan menimbulkan kerumunan yang malah membuat masyarakat semakin rentan terpapar virus. 

Pemerintah harus mencari cara lain, bagaimana target vaksin terpenuhi tanpa menimbulkan kerumunan. 

Baca Juga: Jelang Hari Relawan Sedunia, Pemkot Surabaya Kukuhkan Ribuan Anggota PMR dan PMI

"Pejabat publik dan aparat harus memberi contoh dan melakukan edukasi serta melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat dengan diterapkanya PPKM Darurat saat ini di Jawa dan Bali," urainya.

Untuk menjaga dan agar masyarakat bisa saling menjaga, menurut pria yang juga jurnalis ini, data penyebaran masyarakat yang terpapar virus harus dipublis secara transparan dengan tetap mematuhi kode etik penanganan pasien/orang sakit. (Tidak menyebutkan identitas pribadi pasien) 

Huda juga menghimbau dan mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ulama dan kiai untuk terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak lupa melakukan ikhtiar batiniah dengan melakukan doa di rumah masing-masing.

"Agar pandemi Covid 19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal lagi," tandasnya.su

Editor : Redaksi

Berita Terbaru