MADIUN (Realita) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) menilai, proyek Pahlawan Business Center (PBC) di Kota Madiun dipastikan bakal berdampak besar bagi masyarakat. Khususnya untuk membangkitkan ekonomi.
Penegasan ini bukan tanpa data. Ia menyebut, setelah selesai dibangun, telah dimanfaatkan untuk berbagai event. Tercatat belasan acara besar digelar di lokasi yang berada di jalan Pahlawan atau tepatnya kawasan bekas lapangan Pelti depan Kantor Bakorwil I Madiun.
Baca Juga: Ruang Satu Kota Madiun, Window Display Dunia
“Saya mencatat ada banyak event digelar disitu. Dengan event-event itu secara otomatis membangkitkan ekonomi masyarakat,” kata Koordinatior LSM WKR, Budi Santoso, Rabu (13/3/2024).
Sebut saja acara Gladi Flashmob Kirab Pemilu 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama beberapa hari di bulan September 2023 lalu. Kemudian senam Poundfit Bersama, dan acara Peningkatan Kapasitas ASN pada bulan yang sama.
Pahlawan Business Center menjadi jujugan event-event besar yang digelar di Kota Madiun.
Di bulan berikutnya, tercatat empat acara menggunakan kawasan PBC. Seperti Grand Final Pemilihan Kakang Mbakyu Duta Wisata Kota Madiun, Senam SKJ Bersama Panglima TNI, Sosialisasi Tentang Cukai Melalui Event Madiun Berzikir, dan Spektakuliner.
“Bulan Oktober 2023 dipakai kegiatan oleh Korem 081/DSJ, Satpol PP, Bakorwil I Madiun, sampai masyarakat. Acara-acara itu membangkitkan ekonomi, khususnya UMKM,” ujar Budi.
Baca Juga: Kota Madiun Pecahkan Rekor MURI Peragaan Busana Kebaya Kartini Terpanjang
Kemudian di bulan November, ada empat event besar yang digelar disitu. Diantaranya latihan pengamanan Pilkada Serentak, hingga Sholawatan dalam rangka peringatan HUT Korem 081/DSJ. “Belum lagi di bulan Desember. Ada empat event juga digelar di PBC. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menyoroti PBC, hendaknya dengan data, bukan dengan opini,” jlentrehnya.
Menurut Budi, pembangunan yang selama ini gencar di lakukan Wali Kota Madiun, Maidi dinilai sudah ideal. Bahkan, menjadi jujugan daerah-daerah lain untuk ngangsu kaweruh. Pun, pembangunan itu bukan dibiarkan begitu saja, tetapi mendapatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian. Bahkan, sistem pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Madiun telah terintegrasi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sehingga KPK tau kalau misalnya ada yang salah dalam penentuan pemenang tender proyek. Tidak semua Pemda berani terintegrasi dengan KPK,” jelasnya.
“Dengan MCP ini, KPK mudah memantau tata kelolanya. Misalnya bagaimana perencanaan dan penganggaran APBD, perijinan, menejemen ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, optimalisasi pajak, dan lainnya,” tambahnya.
Baca Juga: Hadiri Pameran Bonsai Besutan PPBI Kota Madiun, Maidi Beri Apresiasi
Event besar digelar di Pahlawan Business Center.
Bahkan Kota Madiun tercatat mendapat nilai MCP sebesar 94,38 dan hasil Surfei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 83,00. Nilai tersebut, tambah Budi, berdasarkan beberapa item. Pertama, perencanaan dan penganggaran APBD mendapat nilai 100. Kedua, menejemen ASN di nilai 99, pengawasan APIP 97, pengadaan barang jasa dan pengelolaan barang milik daerah 95, serta optimalisasi pajak daerah meraih nilai 92.
“Ingat Kota Madiun sebagai kota yang mendapatkan nilai tertinggi di antara kota se -Indonesia tahun 2022 atas hasil SPI dari KPK dengan indeks 83,00. Ayo kita mengkritisi dengan data, jangan dengan opini. Kalau hanya opini tanpa data bisa jadi menyesatkan publik,” tandasnya. adi
Editor : Redaksi
