SURABAYA (Realita)- Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto bersama rombongannya mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik gedung Siola, Rabu (3/4/2024). Saat itu, ia melihat langsung pelayanan yang ada di Klinik Investasi itu, termasuk mengecek langsung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Pada kesempatan itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan salah satu tujuan dari kunjungannya itu adalah untuk mengecek salah satu fasilitas pelayanan, yaitu Klinik Investasi yang sudah mendapatkan predikat WBK.
Baca Juga: Heri Koencoro Bos Rasa Sayang Grup, Pasangan Eri Cahyadi-Armuji Cocok Lanjutkan Periode Kedua
“Jadi, kita punya program RB (reformasi birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan, kalau di daerah ya satu daerah atau satu kota. Tapi kan itu pasti butuh waktu lama, sementara masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu caranya unit atau pelayanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM yang merupakan miniatur dari reformasi birokrasi,” kata Erwan.
Oleh karena itu, ia berkunjung ke Klinik Investasi itu untuk melihat secara langsung pelayanan yang ada di dalamnya dan apakah betul-betul memenuhi predikat WBK. Hasilnya, ternyata prosedurnya dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi ini sangat transparan, sehingga ini tentu memudahkan masyarakat untuk mengontrol kalau ada potensi terjadinya korupsi. “Nah, inilah sebenarnya tujuan kita untuk memberikan predikat WBK ini,” ujarnya.
Menurut Erwan, Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Pasalnya, kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kita berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu kami Kemenpan-RB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
Baca Juga: Satpol PP Surabaya Tingkatkan Kesiapsiagaan Pertolongan Pertama Henti Jantung
Ia juga memastikan Kemenpan RB terus mendorong supaya berbagai daerah itu bisa belajar langsung ke Kota Surabaya. Dorongan itu selalu disampaikan ketika ada tamu dari berbagai daerah, baik untuk konsultasi maupun untuk urusan RB, Sakip, dan zona integritas.
“Nah, agar distribusi lebih merata dan lebih banyak yang menerapkan WBK, maka kami dorong untuk melihat langsung prakteknya di Surabaya. Kalau di Kemenpan RB itu kan lebih banyak teorinya, kalau di Surabaya ini kan sudah prakteknya, sehingga kita dorong teman-teman dari berbagai daerah untuk belajar langsung ke kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata dia.
Sedangkan Kota Surabaya sendiri, Erwan menilai terlalu banyak positifnya dan sangat sering dijadikan percontohan. Pasalnya, Indeks Reformasi Birokrasinya sudah A (Sangat Baik), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Imbau Warga Tertib Adminduk Demi Kelancaran Bantuan Sosial
“Nah, sehingga tugas Surabaya ini kemudian adalah setelah mendapatkan predikat-predikat ini harus bisa membantu kami, seperti orang tua dan anaknya. Ketika anaknya ini sudah mentas ya kita berharap si anak ini bisa membantu orang tuanya untuk menularkan ilmunya ke daerah lainnya,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan yang menyambut kedatangan rombongan dari Kemenpan RB mengaku bersyukur karena Kota Surabaya diberikan kepercayaan untuk membantu daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto bahwa Surabaya menjadi contoh yang sudah ada.
“Nah, memang selama satu tahun terakhir ini, banyak dari daerah-daerah di Indonesia ini yang bekerjasama dengan Surabaya, mereka ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB Surabaya. Alhamdulillah apa yang sudah kita lakukan bisa diduplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia ini,” pungkasnya.ys
Editor : Redaksi
