JAKARTA - Ketua DPP PDIP Yasonna Hamonangan Laoly di-reshuffle dari jabatan Menkumham digantikan elite Gerindra, Supratman Andi Agtas. PDIP menegaskan tengah fokus mempersiapkan kontestasi pilkada dan tak mempersoalkan reshuffle Yasonna tersebut.
"Kita menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Senin (19/8/2024).
Baca Juga: Menterinya Dipreteli, PDIP: Jokowi Main Politik Kotor, Omong Kosong
Said mengatakan kader-kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diserahkan untuk berkontribusi di pemerintahan. Dia menuturkan partainya menghormati apapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila melakukan pergantian menteri.
"Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu," kata Said.
"Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," ujarnya.
Baca Juga: Diduga Monopoli Bisnis di Lapas, Putra Menkumham Yasonna Laoly Resmi Dilaporkan KPK
Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menegaskan PDIP tengah fokus mempersiapkan pilkada. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu perlu strategi terbaik untuk menyukseskan calon yang diusung di tiap daerah.
"Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab, pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebab, jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung," ujarnya.
Senada dengan Said, jubir PDIP Chico Hakim menyerahkan keputusan soal pergantian menteri kepada presiden. Namun, Chico menyinggung adanya kejanggalan terkait pencopotan Yasonna itu.
Baca Juga: Bantah Putranya Monopoli Bisnis Lapas, Yasonna Serang Balik Tio Pakusadewo
"Pergantian menteri, pencopotan, penunjukan itu hak prerogatif presiden, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut tapi saya rasa masyarakat bisa menilai ada semacam cukup janggal dan tidak pernah sepertinya terjadi sebelum-sebelumnya pergantian menteri ini dilakukan kurang lebih dari dua bulan di masa presiden akan berakhir," kata Chico.
"Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan sendiri yang ini tidak boleh dimasalahkan," imbuhnya.ik
Editor : Redaksi
