.jpg)
SURABAYA (Realita)– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat masih ada sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bantuan sosial (bansos).
“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya meninggal tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Rata-rata motivasinya karena alasan sosial,” ujar Eddy, Senin, (6/10/2025).
Menurut Eddy, banyak warga beranggapan bahwa dengan melaporkan kematian, keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan hak menerima bantuan. Padahal, kata dia, bantuan sosial tetap bisa dilanjutkan kepada ahli waris yang sah.
“Nanti kalau dilaporkan, takut bansos hilang. Padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial, bantuan itu bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” kata Eddy.
Eddy menilai kekhawatiran itu muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem data bantuan sosial. “Mereka takut kalau melapor, data keluarga dihapus dari daftar penerima bansos. Padahal tidak begitu,” ujarnya.
Selain alasan sosial, sebagian warga disebut enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan. Namun, Eddy menegaskan alasan itu tidak lagi relevan karena seluruh layanan adminduk kini dapat diakses secara daring.
“Yang malas mengurus juga ada. Makanya sekarang semua layanan sudah online. Bisa dilakukan dari rumah lewat aplikasi KNG Mobile, semua layanan kependudukan tersedia di situ,” katanya.
Eddy menjelaskan, hampir seluruh layanan kependudukan, termasuk pembuatan Kartu Keluarga, kini dapat diselesaikan lewat ponsel tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola.
Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan agar pemerintah kota dapat memberikan layanan dan intervensi secara tepat sasaran. “Kalau datanya tidak sesuai, pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi ketika ada masalah atau musibah,” tutur Eddy.
Dispendukcapil juga mengimbau warga untuk rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian hingga golongan darah.
“Warga Surabaya kami mohon tertib adminduk. Semua sudah difasilitasi online. Pengguna Android bisa lewat KNG Mobile, sementara pengguna iOS bisa melalui website Dispendukcapil Kota Surabaya,” kata Eddy.
Ia juga meminta warga yang berpindah tempat tinggal segera melaporkan perubahan domisili agar data kependudukan tetap akurat. “Supaya data Anda benar-benar update dan bisa digunakan pemerintah kota dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” ujarnya.yudhi
Editor : Redaksi
