Pidato Kenegaraan Presiden Disaksikan di DPRD Kabupaten Madiun, Stabilitas Ekonomi Jadi Sorotan

Advertorial

MADIUN (Realita) – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta Forkopimda Kabupaten Madiun.

Pidato Presiden disimak melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Agenda tersebut menjadi bagian dari Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menilai pidato kenegaraan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memaparkan capaian sekaligus pelaksanaan program selama setahun terakhir. 

Berbagai kebijakan nasional turut disampaikan, termasuk mengenai pengelolaan BUMN dan Danantara.

“Intinya, Presiden menyampaikan apa saja yang telah dikerjakan pemerintah dalam satu tahun terakhir, termasuk sejumlah kebijakan strategis yang sedang dijalankan,” terang Fery.

Menurut Fery, persoalan ketahanan pangan juga perlu menjadi perhatian bersama. Ia menyebut Kabupaten Madiun memiliki potensi pertanian yang selama ini mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat.

“Untuk urusan pangan, Kabupaten Madiun sebenarnya sudah punya kemampuan sendiri. Produksi pertanian kita selama ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Selain pangan, Fery menilai kestabilan ekonomi menjadi salah satu hal yang paling diharapkan masyarakat. Kondisi ekonomi yang stabil dinilai penting agar program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

“Harapan masyarakat sederhana, ekonomi tetap stabil. Dengan begitu, kebijakan pemerintah bisa berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Fery juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.

“Ketika transfer dari pusat berkurang, tentu kita harus menghitung kembali kemampuan daerah. Peningkatan PAD juga harus dikaji dengan cermat agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat,” jelasnya.

Bank jatim dalam

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa Pemkab Madiun terus berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama, terlebih Kabupaten Madiun memasuki periode musim kemarau. Pemerintah daerah berharap ketersediaan air dan pengelolaan pertanian tetap mampu mendukung produktivitas petani.

“Kami berharap kondisi kemarau tidak menghambat petani. Mudah-mudahan produksi tetap berjalan dan petani masih bisa mendapatkan hasil panen,” kata Hari.

Menurutnya, di bidang kesehatan, Pemkab Madiun juga terus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat. Hari menyebut cakupan program layanan kesehatan gratis saat ini telah mencapai sekitar 47 persen.

Pemkab Madiun juga menargetkan cakupan tersebut dapat meningkat menjadi 70 persen hingga penghujung 2026.

“Sekarang cakupannya sudah sekitar 47 persen. Kami optimistis sampai akhir tahun bisa naik menjadi 70 persen,” ujarnya.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga berupaya menambah jumlah dokter spesialis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan dukungan pendidikan kepada sejumlah dokter agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis di daerah.

“Kebutuhan dokter spesialis masih harus kita tambah. Karena itu, beberapa dokter sudah kami fasilitasi untuk melanjutkan pendidikan sehingga nantinya bisa memperkuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Madiun,” pungkas Hari.

Rangkaian agenda kenegaraan tersebut berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.30 WIB dengan agenda penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Yw/Adv

Editor : Redaksi

Advertorial
Berita Terbaru