JAKARTA- Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan telah berbohong dengan mengklaim punya Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat tak boleh terpengaruh dengan klaim Luhut tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja," kata La Nyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga: Luhut Yakin Family Office Bisa Tarik Dana dari Luar Negeri Masuk Indonesia, Kok Bisa?
Ia mengimbau kepada masyarakat atau warga jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan Luhut tersebut. LaNyalla yakin apa yang disampainnya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebeneran aja," ungkapnya.
Kendati begitu, La Nyalla menyerahkan terkait nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia tak mau intervensi meminta agar Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
Baca Juga: Luhut Kesal pada Pengkritik, Pengamat: Miris dan Tak Sejalan Marwah Demokrasi
"Perkara dia mau di-reshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital, Evello, Dudy Rudianto memberikan paparannya soal klaim Big Data 110 juta milik Luhut.
Baca Juga: Soal Pajak Hiburan, Luhut Dukung Pengusaha Lakukan Uji Materiil ke MK
Menurutnya, pihaknya juga melakukan pemantauan selama setahun ke belakang memang ditemukan pembicaraan tentang pemilu khususnya penundaan pemilu tak sampai 1 juta yakni hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga gak sampai," tuturnya.war
Editor : Redaksi
