JAKARTA – Transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema MBG 2.0 mulai menuai keberatan dari kalangan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengubah mekanisme pembiayaan dan membatasi biaya operasional dinilai berpotensi semakin membebani pengelola dapur.
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Selain itu, skema insentif mitra yang sebelumnya Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Perubahan ini membuat sejumlah mitra mempertanyakan kemampuan mereka menutup biaya operasional dapur.
Persoalan semakin kompleks karena biaya operasional setiap SPPG tidak selalu sama.
Pengeluaran untuk listrik, air, bahan bakar, tenaga kerja, transportasi hingga distribusi sangat bergantung pada jumlah penerima manfaat dan kondisi geografis wilayah. Dapur di daerah terpencil tentu menghadapi tantangan berbeda dibandingkan SPPG di perkotaan.
Di sisi lain, BGN menetapkan anggaran bahan makanan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar.
Kendaraan distribusi juga tidak lagi dimasukkan sebagai komponen biaya operasional. Kebijakan tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengendalian penggunaan anggaran negara.
Sejumlah mitra meminta BGN tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga memperhitungkan keberlangsungan operasional dapur. Pasalnya, pembangunan dan pengadaan fasilitas SPPG membutuhkan investasi besar.
Jika perubahan skema tidak diimbangi perhitungan yang realistis, keberlangsungan layanan pemenuhan gizi dikhawatirkan ikut terdampak.
Program MBG yang menelan anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah kini menghadapi tantangan baru. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa skema MBG 2.0 benar-benar mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas makanan maupun membebani mitra pelaksana.
Sebab, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.fb
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-52131-banyak-pengelola-sppg-menjerit-skema-mbg-20-dinilai-makin-memberatkan
